Bisnis outsourcing merupakan kegiatan jasa ketenagakerjaan yang secara jelas telah diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perubahan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Secara historis, praktik outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Namun, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan outsourcing mengalami penyesuaian substansial. Sebagian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diubah, dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan terbaru mengenai outsourcing kini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Selain itu, aspek penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam setiap hubungan kerja, termasuk dalam skema outsourcing, wajib terdapat perjanjian kerja yang sah antara pengusaha dan pekerja/buruh, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi outsourcing masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut umumnya muncul akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang memadai dari pihak pemberi kerja maupun penerima kerja terhadap regulasi terbaru, khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja outsourcing.